oleh

FGD Ranpergub Tata Kelola Penyelenggaraan Kepariwisataan di Bali

Pemerintah Provinsi Bali tengah merancang Ranpergub tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Kepariwisataan di Bali untuk mewujudkan suatu iklim usaha yang sehat dan keberlanjutan destinasi kedepannya. Dengan mengundang berbagai stakeholder pariwisata baik yang berada di bawah naungan Bali Tourism Board (BTB), asosiasi profesi IHGMA Bali, tokoh pariwisata serta akademisi, hari ini Rabu, 15 Januari 2020 diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyerap aspirasi serta masukan untuk penyempurnaan Ranpergub Bali di ruang rapat Soka kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali di Renon, Denpasar.

Pembahasan Ranpergub Kepariwisataan, 15/1/2020

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Bali, Ir. I Putu Astawa, MMA, Ranpergub ini menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas pariwisata Bali ke depannya baik dari sisi pelayanan, destinasi, aktivitas wisata, SDM, produk wisata, jasa konsultan kepariwisataan dan lainnya, sehingga keberadaan destinasi di dalam industri pariwisata ini dapat berkelanjutan dengan manfaat yang sebesar-besarnya dapat dinikmati oleh masyarakat Bali.

Ke depan menurutnya di dalam Pergub itu akan mengatur 4 pilar diantaranya pilar destinasinya, industrinya, pemasaran  dan pilar kelembagaan kepariwistaan. Semua harus mengikuti standar-standar yang diatur di dalam Pergub tersebut meliputi produk, pelayanan, pengelolaan serta pemasarannya.

Putu Astawa menambahkan bahwa kedepannya semua yang berkaitan dengan kepariwisataan di Provinsi Bali ini harus memiliki standar dan sistem kontrol yang terstruktur yang tertuang dalam pasal demi pasal di Ranpergub tersebut. Lebih detil beliau menjelaskan “Hari ini adalah pertemuan lanjutan dari beberapa kali pertemuan sebelumnya, yang kami selenggarakan kembali bersama seluruh stakeholder kepariwisataan di Bali bertujuan untuk mensosialisasikan Rancangan Peraturan Gubernur terkait tata kelola penyelenggaraan kepariwisataan dan sekaligus menyerap masukan-masukan baru demi sempurnanya peraturan tersebut sehingga lebih cepat dapat disahkan nantinya”

Stakeholder Kepariwisataan dalam FGD Ranpergub tentang Kepariwisataan

Terkait hal tersebut, Dr. (C). I Made Ramia Adnyana, SE.,MM.,CHA (Waketum DPP IHGMA) yang hadir pada pertemuan tersebut menyampaikan pentingnya Pergub yang mengatur tata kelola penyelenggaraan kepariwisataan ini agar ada suatu jaminan dan hal yang mengatur upaya kita besama untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. “Agar kita di industri dapat nyaman beraktifitas tanpa adanya persaingan yang tidak sehat antar pengusaha dan semua harus mengacu pada Pergub tersebut, tentunya dengan dukungan pemerintah nantinay berupa law enforcement yang jelas” kata Ramia Adnyana. Hal senada disampaikan pula oleh I Nyoman Astama, SE.,MM.,CHA (Ketua DPD IHGMA Bali) bahwa pariwasata adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pihak industri atau pengusaha maka dengan adanya Pergub yang mengatur ini pastinya nanti dapat mendorong semua pihak untuk mengikuti peraturan yang berlaku yang secara tidak langsung juga ikut serta menjaga Bali dengan bertanggungjawab. Astama menambahkan “pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Bali bukan lagi hanya mentargetkan kuantitas nilai bisnis semata melainkan kualitas turis yang berkunjung ke Bali juga. Karena Pergub tersebut juga mengatur sampai batasan harga kamar sesuai klasifikasi hotel, ini kan bagus artinya semakin tinggi harga hotel maka kualitas yang diberikan akan lebih baik dan karena semua pengusaha mind set nya sama maka mau tidak mau turis pasti akan tetap datang ke Bali”.

 

Komentar

News Feed