oleh

PELAKU USAHA SEBAIKNYA LEBIH SERIUS DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Karangasem dan Badung (www.baliinspirasi.com) (05/08/2020)

Menuju tatanan kehidupan era baru masyarakat yang produktif dan aman COVID-19 sangat membutuhkan suatu sistem yang mampu memadukan kedua kebutuhan tersebut yakni produktif dan aman dari penyebaran virus corona. Sistem Verifikasi yang menjadi model parameter kesiapan industri atau pelaku usaha di Bali merupakan suatu langkah yang tepat dimana terdapat panduan sesuai edaran resmi dari pemerintah yang menjadi dasar pengecekan penerapannya di tempat usaha.

Proses dan Jadwal Verifikasi Secara Nasional (Sumber : www.kemenparekraf.go.id)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia telah menyusun panduan untuk beberapa sektor usaha seperti hotel dan restoran serta mekanisme proses verifikasi secara nasional dalam rentang waktu hingga akhir 2020. Dijelaskan dalam website-nya, verifikasi dilaksanakan pada September hingga Desember depan ini.

I Wayan Kariasa, SH (Ketua PHRI / IHGMA BPC Karangasem)

Provinsi Bali beserta kabupaten/kota di dalamnya telah menjalankan proses verifikasi sejak pertengahan Juni 2020 ini. Dari perjalanannya hingga saat ini, beberapa ditemukan adanya kondisi ditemukannya beberapa kekurangan  dari pelaku usaha dalam menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua PHRI BPC Karangasem, I Wayan Kariasa, SH yang dihubungi melalui telepon menyebut bahwa memang benar belum semua tempat usaha bidang pariwisata memahami konsep panduan dan verifikasi ini. Hal ini bukan hanya dipicu oleh faktor tidak tahu semata, namun juga karena alasan lain seperti menunggu hingga usahanya akan beroperasi kembali, kurangnya minat pelaku usaha mengikuti sosialisasi dan sebagainya. “Bahkan ada yang lucu jujur saja ada yang tidak tahu bagaimana cara menampilkan pengaturan physical distancing untuk wisatawan, sampai saya sarankan bisa melihat sample di tempat saya. Sebagai verifikator kita memang berperan dalam pembinaan dan bantuan saran atau masukan bukan sekedar mengecek saja. Dan saya setuju dengan rekan kami di Badung seperti pak Swabawa yang memberikan masukan bahwa sebaiknya proses verifikasi harus obyektif dan terukur. Kami sering diskusi dengan rekan-rekan praktisi pariwisata lainnya untuk keseragaman dan tujuan bersama. Di Karangasem kami melakukan verifikasi secara marathon dan dibawah koordinasi Disparda Karangasem kami juga mengecek obyek wisata dan museum selain hotel dan restoran yang dominan” kata Kariasa yang juga Ketua DPC IHGMA Karangasem dan GM Ashyana Candidasa yang telah banyak pengalaman di bidang perhotelan ini.

Tim Verifikasi Karangasem dalam suatu pengecekan lapangan (Sumber photo : I Wayan Kariasa, SH)

Diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata mengenai tatanan era baru bidang pariwisata. Sehingga verifikasi bukan hanya sekedar keharusan, namun kebutuhan semua pihak yang terlibat. Kariasa menyampaikannya, “Kami membutuhkan hal demikian, hal baru bukan hanya sekedar menyediakan produk yang sehat dan bersih. namun juga ada aspek pelayanan yang dipadukan dengan pola CHSE termasuk aspek tata kelola atau sistem manajemen perusahaan di era baru. Customer behavior changes akibat pandemi meng-global ini mesti direspon dengan strategi yang memadai sebagai bagian dari marketing unit bisnis juga destinasi. Jadi managerial skills dan technical skill di era baru perlu di-improve , untuk itu kami memerlukan pelatihan tersebut untuk menghidupan pariwisata di Bali Timur yang sangat luar biasa potensinya ini”.

Kondisi demikian juga terjadi di wilayah lainnya, contohnya di Kabupaten  Badung yang menjadi sentral pariwisata Bali tidak luput ditemukan pelaku usaha pariwisata yang masih belum memahami secara mendalam terkait hal tersebut. I Ketut Swabawa, tim verifikasi  Kabupaten Badung yang dihubungi hari ini sedang melakukan verifikasi di wilayah Petitenget, Badung (05/08) menyampaikan hasil temuannya. ” Kadang selain karena ketidaktahuan ada juga tempat usaha yang beroperasi dan telah mendaftar untuk diverifikasi kami screening self assesment – nya terlihat cukup baik. Namun setelah dikunjungi seperti yang kami sedang lakukan hari ini di sebuah restoran di Jalan Lasmana ini kondisi pisiknya kurang memadai sesuai apa yang disampaikan dalam formulir check list. Ini bisa dilihat hanya beberapa point saja yang diikuti, tidak mencapai standar minimum 70% dari yang ditentukan berdasar sistem penilaian. ” katanya. Ditambahkannya bahwa  Badung  telah melaksanakan lima kali sosialisasi melalui online dan tiga kali secara offline memenuhi undangan komunitas dan badan LPM milik desa. Pelaksanaan verifikasi secara ketat ini disebutkannya adalah bukan hanya untuk kepentingan pemerintah saja, namun untuk kenyamanan wisatawan dan juga pelaku usaha sendiri menyangkut keberlanjutan, reputasi serta keselamatan karyawannya.

Tim Verifikasi Kabupaten Badung di Plaga hari ini  (Sumber photo : I Ketut Swabawa)

“Dampaknya kan luas, bisa masyarakat dan juga citra destinasi. Jadi saya mengajak para pelaku usaha mari bersama-sama dukung program ini sebaik-baiknya. Karena pembukaan destinasi tahap kedua untuk wisatawan nusantara ini harus diperkuat dengan aksi nyata keseriusan menerapkan protokol kesehatan sehingga kepercayaan atau trust itu dapat dibangun. Pelaku usaha agar segera mendaftarkan tempat usahanya dan kami dari tim verifikasi bukan hanya Badung tapi saya yakin semua Kabupaten/Kota akan siap memberikan masukan dan tambahan untuk pemenuhan standar tersebut.  Selain sekarang ini menjadi program nasional sebagaimana kita tahu Kemenparekraf telah mensosialisasikan verifikasi ini, di Bali sendiri sudah ada edaran pemerintah bahwa tempat usaha pariwisata wajib memiliki sertifikat kesiapan tatanan era baru ini ketika beroperasi” lanjut Swabawa, Wakil Ketua DPD IHGMA Bali yang juga seorang professional trainer dan dosen ini. Dikatakannya seperti pada kunjungan pagi hari tadi di sebuah resort di Plaga dilaporkan bahwa resort tersebut telah beroperasi dan menerima sejumlah tamu grup beberapa waktu lalu. “Pengunjung dari Bali, tepatnya Buleleng mengadakan kegiatan di sana. Makanya kami follow up secepatnya harus segera diverifikasi agar tidak keterusan tanpa memegang sertifikat tatanan era baru. Tujuannya ya untuk kepentingan bersama yaitu pelaku usaha dapat menggerakkan roda ekonomi sehingga banyak pihak mendapatkan manfaatnya dan pemerintah dapat melakukan kontrol yang jelas terkait upaya untuk menjadikannya aman dari covid-19” katanya.

Pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota juga semestinya dapat memberikan seruan pada jajaran di bawahnya hingga tingkat kecamatan atau desa untuk  memberikan himbauan kepada tempat usaha yang ada di wilayahnya agar dipastikan memiliki sertifikat dimaksud ketika beroperasi atau melaksanakan kegiatan bisnisnya. Karena ini tidak cukup hanya melibatkan pelaku di pariwisata saja namun seluruh elemen masyarakat harus turut dalam kontrol pengawasan bersama di lingkungan masing-masing.

(red.sb/BI)

Komentar

News Feed