oleh

TIM VERIFIKASI : MASIH BANYAK PELAKU USAHA YANG BELUM SERIUS MENYIAPKAN TATANAN ADAPTASI ERA BARU

Mangupura, Badung – www.baliisnpirasi.com (11/8/2020)

Industri pariwisata di Bali yang diharapkan dapat beraktifitas seiring program pemerintah provinsi Bali yaitu tatanan kehidupan masyarakat yang produktif dan aman COVID-19 harus mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat dalam bentuk konsistensi dan komitmen bersama. Khususnya dalam upaya verifikasi kesiapan tempat usaha bidang pariwisata ternyata masih banyak pengusaha yang belum mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan jadwal pengecekan atau verifikasi dimaksud.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi tim verifikasi Kabupaten Badung dengan Plt. Kadisparda Badung, Cokorda Raka Darmawan di gedung Sapta Pesona Kantor Dinas Pariwisata, Selasa (11/8/2020). “Kami akan surati para camat dan juga kepala desa / perbekel bahwa pimpinan wilayah juga memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam pengawasan tempat usaha ini. Jangan sampai sudah banyak yang beroperasi namun tidak mengindahkan standar protokol kesehatan yang terangkum dalam konsep CHSE. Sertifikat kesiapan tatanan era baru merupakan bukti konkrit mereka telah diverifikasi dan diikat dalam pakta integritas yang mereka buat sendiri ketika menerima sertifikat yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Badung.” kata Cok Darmawan yang juga Asisten III pada Pemkab Badung ini.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tim verifikasi harus bekerja optimal baik dalam jadwal maupun dalam melakukan sosialisasi ke industri. Mendapat laporan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan selama ini sebanyak lima kali secara online, Cok Darmawan menginstruksikan agar dilakukan 3-4 kali dalam waktu dekat. “Kita bantu pelaku usaha untuk mendapat pemahaman lebih baik lagi, apalagi dengan dikeluarkannya Inpres No. 6 Tahun 2020 yang menekankan pada tindakan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dalam tatanan era baru ini kasihan nanti usaha rekan-rekan kita di industri sampai dihentikan usahanya atau bahkan dicabut ijinnya sesuai tingkat pelanggarannya. Semua akan diatur dalam peraturan atau undang-undang” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, sekretaris tim verifikasi yang juga Kabid Industri Pariwisata, Ngakan Triariawan melaporkan bahwa sampai saat ini telah dilaksanakan verifikasi sebanyak 48 tempat usaha di berbagai sektor seperti penginapan, restoran, spa, tempat hiburan, mall, destinasi wisata dan karaoke. “Dari jumlah tersebut masih ada 14 tempat usaha yang belum memenuhi kriteria penilaian sehingga kami sarankan dalam formulir tindak lanjut untuk melengkapi hal-hal yang kurang tersebut” katanya.

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota tim verifikasi beserta OPD pendukung yakni dinas kesehatan, dinas perdagangan, dinas kominfo, dinas tenaga kerja dan perindustrian serta satuan polisi pamong praja. Koordinator tim verifikasi menjelaskan bahwa adanya tempat usaha terutama jasa akomodasi di wilayah kabupaten Badung yang telah beroperasi bahkan menggelar suatu kegiatan¬† dari pengunjung, akan ditindaklanjuti segera dengan meminta bantuan satpol PP untuk melakukan pengecekan awal. “Jadi jika mereka belum mendaftarkan usahanya dan belum melakukan self assessment maka kita belum bisa turun melakukan verifikasi. Ini perlu ditertibkan agar tidak menjadi contoh bagi yang lainnya dan berpotensi meningkatkan penyebaran virus juga jika protokol kesehatan tidak diterapkan sesuai surat edaran dari pemerintah” kata Nyoman Astama yang juga Ketua DPD IHGMA Bali.

Sertifikat bagi tempat usaha yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria penilaian akan diserahkan oleh Bupati Badung I Nyoman Giriasa, S.Sos pada kegiatan pembukaan destinasi wisata Uluwatu pada tanggal 22 Agustus 2020 mendatang.

(SWA/BI)

Komentar

News Feed